Pasca Penetapan SK dan SE Bupati Dompu : Rakyat Dompu Menjerit, Dimana Posisi Pemerintah dan Wakil Rakyat ?

 

Dompu, mediaruangpublik.com - Ditengah suasana menjelang lebaran namun sedang beredar perbincangan hangat soal situasi politik yang semakin memanas pasca penetapan SK Tim Percepatan Pembangunan Daerah" (TP2D) yang ditanda tangani oleh Bupati Dompu selaku Eksekutif lewat persetujuan DPRD.

Sebelum beredar isu itu diberbagai media sosial hingga media massa, Bupati Dompu  sebelumnya sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) melalui BKD & PSDM dengan nomor 800/206/BKD&PSDM/2025 tentang penerbitan keputusan perpanjangan kontrak bagi tenaga Non ASN yang mengikuti seleksi PPPK.

Iman Mujahidin S.Kep selaku Korlap Aliansi Honore Bersatu Kabupaten Dompu, Mestinya pemerintah Kabupaten Dompu harus tersistematis dan lebih serius dalam mengatasi dan menangani persoalan PPPK yang sudah lulus ditahap pertama,  yang jelas secara legalitasnya baru bisa melanjut pembahasan TP2D yang belum jelas secara keabsahan hukumnya.

HONORER BERDUKA! DIMANA WAKIL RAKYAT

Persoalan seleksi PPPK formasi TA 2024 belum selesai pengangkatannya ditambah lagi dengan status R2/R3 yang sampai sekarang belum final secara kejelasan secara status nya dan tahap ll apa lagi?

Tidak hanya sampai disitu masalah yang terjadi yang dihadapkan oleh tenaga honorer sekarang. Lagi dan lagi honorer sekarang sedang ambigu atas keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah soal bagaimana tidak adanya perpanjangan kontrak SK (PHK MASSAL) bagi seluruh tenaga honorer yang mulai terhitung 2023 sampai dengan selanjutnya yang sudah diusul oleh pemerintah sebelum lewat RPJMD tahun anggaran 2025 kala itu

Ini yang menjadi kekhawatiran besar bagi rakyat pada lembaga legislatif yang merupakan sebagai eskalasi penyerap aspirasi rakyat. Bukan pembantu eksekutif, dalam artian lembaga yang notabene sebagai dalil tendensi rakyat (honorer) hari ini sudah terlihat bagaimana taringnya. Nah ini yang menjadi ketakutan besar juga bagi honorer kerena secara kredibilitas yang semakin kina hari semakin mundur (bentuk ketidakpercayaan)

APAKAH PERLAWANAN HONORER AKAN SELESAI? YANG JELAS TIDAK AKAN SELESAI

Dilihat dari beberapa sampel itu saja sudah menunjukkan betapa gaduhnya disistem kepemerintahan hari ini. Kami yakin bahwa perjuangan tidak akan selesai bila mana eskalasi ketidakadilan yang didapatkan oleh seluruh honorer hari ini akan lebih mencuat dan tidak menutup kemungkinan seluruh para tenaga kerja akan memboikot bukan pada jalanan saja (demontrasi) justru yang lebih radikalnya adalah akan memboikot tempat instansi dimana para honorer itu bekerja! Pungkas Iman Mujahidin S.kep sebagai kordinator Aliansi Honorer Bersatu Kabupaten Dompu. Perwakilan dari Tenaga Kesehatan !

Jika keputusan pemerintah dompu hari ini adalah rujukannya tidak terlepas dari aturan pusat. Namun bagaimana sikap dan respon pemerintah melalui otonomi daerah dalam mengatasi serta menyelamatkan ribuan honorer yang sudah mengabdikan dirinya beberapa tahun terakhir.

Saya yakin dan bisa memastikan bahwa gerakan yang terus terjadi dikabupaten dompu paska lebaran nanti bukan soal masyarakat sipil tapi lebih krusialnya adalah gerakan honorer (Bagian pemerintah melawan pemerintah)

Kenapa hal demikian saya katakan karena soal PHK MASSAL ini bukan hanya imbasnya pada sektor ekonomi nya saja melainkan disektor kesehatan juga (psikologis) ini yang mesti harus ada pertimbangan dari pemerintah tsb. Ujar terkahir Iman Mujahidin S.Kep yang merupakan bagian terpenting dalam gerakan honorer beberapa tahun kemarin sampai sekarang, Sabtu (29/3/2025). [RP. 01]