Perambahan Hutan di Kawasan Merajalela, KPH Tambora dan PT. AWB Diduga Melakukan Pembiaran

 

Dompu, mediaruangpublik.com - Perambahan kawasan hutan konsesi PT. Agro Wahana Bumi (AWB) di wilayah Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga semakin merajalela beberapa bulan ini.

"Dengan aktivitas perambahan hutan dikawasan tersebut, justeru aparat setempat tidak ada yang bertindak, seakan-akan diduga melakukan pembiaran atas tindakan yang dilakukan masyarakat setempat", ucap salah seorang warga Sorinomo yang tidak mau disebutkan namanya di media ini. Sabtu (08/3/2025)

Dengan adanya kejadian ini, lanjutnya, masyarakat meminta kepada pihak KPH Tambora dan PT. AWB untuk secepatnya bertindak tegas, sehingga tidak terjadi penebangan secara liar yang mengakibatkan gundulnya hutan dikawasan tersebut.

Namun yang menjadi alasan selama ini adalah kawasan itu merupakan hutan konsesi PT. AWB, sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah PT. AWB sengaja merusak hutan sehingga membiarkan masyarakat melakukan penebangan secara  liar", terangnya.

Oleh karena itu, PT. AWB harus bertanggung jawab terhadap kerusakanya hutan yang ada di kawasan itu, apalagi hutan itu sebagai sumber mata air yang harus di jaga.

Kami menduga ada oknum yang sengaja melakukan perambahan dan merusak hutan. Sebab, tidak adanya pengawasan yang ketat, baik pihak KPH Tambora maupun PT. AWB sendiri.

Berdasarkan beberapa sumber yang ditelusuri, bahwa oknum yang melakukan perambahan atau pembukaan lahan dikawasan hutan tersebut mengaku memiliki orang-orang besar yang mendampingi dan membekinginya.

Bahkan, ada oknum yang menjadi Ketua Kelompok dengan inisial AP diduga menyuruh untuk melakukan pembukaan lahan yang dikelola oleh PT. AWB.

Artinya, kuat dugaan bahwa pembukaan lahan yang dilakukan oleh oknum tersebut memiliki orang dalam di PT. AWB sebagai keponakan maupun Paman yang menjadi Pimpinan Perusahaan. 

Selain itu, mengapa karyawan PT. AWB tidak proaktif dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga kawasan hutan tersebut. Hal ini disebabkan lantaran diduga sejumlah karyawan belum mendapatkan gaji sampai saat ini.

"Selain gaji para karyawan, uang operasional juga tidak ada sehingga kami tidak bisa menjalankan tugas", ungkap M saat dikonfirmasi melalui whatsappnya.

Sementara itu, salah satu petugas KPH Tambora, Muhammad menanggapi terkaot dengan persoalan tersebut mengatakan belum bisa melakukan pengamanan, sebab pihaknya belum ada perintah dari perusahaan (PT. AWB). 

"Kemungkinan belum ada anggaran operasional untuk melakukan kegiatan operasi di lapangan", terangnya. [RP. 76]