Kabid Minerba Dinas ESDM : Aktivis PT. STM Masih Tahap Eksplorasi, Jangan Membuat Kegaduhan

 

Dompu, mediaruangpublik.com – Kepala Bidang Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Iwan Setiawan meminta masyarakat Dompu untuk tidak membuat kegaduhan terkait aktivitas tambang PT. Sumbawa Timur Mining (STM) di Kecamatan Hu’u. 

Pernyataan ini diungkapkan saat dimintai tanggapannya, Kamis, (10/4) kemarin, pasca melakukan pertemuan dengan PT. STM sehari sebelumnya. Menurut Iwan, PT. STM masih dalam tahap eksplorasi sehingga tidak semua informasi dapat dibuka ke publik.

“Orang eksplorasi itu lagi keluar uang, bukan uang masuk. Jangan terlalu dibuat gaduh dulu,” katanya kepada wartawan.

Pernyataan itu merespons meningkatnya keresahan warga di lingkar tambang yang mempertanyakan pembangunan kolam besar oleh perusahaan, yang kemudian diketahui sebagai fasilitas pendingin. Sejumlah pihak di Kabupaten Dompu merasa tidak diberi informasi sejak awal, sehingga muncul kecurigaan adanya aktivitas produksi terselubung.

Namun Kabid Minerba menegaskan bahwa kegiatan PT. STM masih sebatas pencarian potensi dan belum pada tahap operasi produksi. Ia juga menyatakan bahwa perusahaan tidak mungkin mau transparansi soal lokasi dan potensi kandungan mineral.

“Perusahaan tidak sembarangan mengumumkan potensi. Begitu masuk tahap produksi baru ada koordinasi,” ujarnya.

Meski begitu, pernyataan agar masyarakat tidak gaduh ini justru memunculkan kritik dari beberapa pihak. Salah satu aktifis muda Dompu Muktamar menilai pernyataan Iwan Setiawan justru menambah kegaduhan. 

Dia menilai, pemerintah selama ini tidak mampu menjadi jembatan komunikasi masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dibiarkan resah akan keselamatannya serta dampak lingkungan yang akan dialaminya selama aktifitas eksplorasi.

“Jangan masyarakat disuruh diam, sementara informasi ditutup. Itu bukan pendekatan partisipatif,” ujar Muktamar.

Kritik juga diarahkan pada sikap Pemprov NTB dan Pemda Dompu yang terkesan pasif dan cenderung melempar urusan transparansi ke pihak perusahaan. Dalam wawancara sebelumnya, pihak Pemkab Dompu menyebut bahwa komunikasi publik sepenuhnya ditangani oleh tim Government dan Community Relation PT STM.

Minimnya ruang dialog terbuka dinilai sebagai akar dari ketegangan antara perusahaan, pemerintah, dan warga. Sementara masyarakat terus bertanya-tanya, pemerintah daerah dan provinsi justru meminta agar tidak gaduh tanpa memberi solusi dari kegaduhan masyarakat akibat kurangnya informasi terkait aktifitas eksplorasi STM. [*/RP. 01]